Presiden PKS Muhammad Sohibul Iman menilai kepemimpinan Jokowi-JK dalam satu tahun masih menyimpan banyak catatan. Menurutnya, banyak pekerjaan rumah yang masih terbengkalai di masa kepemimpinan Jokowi-JK.
“PKS memberikan catatan penting terkait evaluasi satu tahun pemerintahan Jokowi-JK,” katanya dalam pidato politiknya di Mukernas ke-4 PKS di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Selasa (3/11/2015).
Dia mengatakan, pemerintah belum menunjukkan kinerja yang memuaskan dalam mengelola perekonomian nasional. Target pertumbuhan ekonomi pemerintah dalam nawacita sebesar 7 persen per tahun semakin jauh dari yang diharapkan. Apalagi, pertumbuhan ekonomi tahun 2015 hanya mampu tumbuh 4,6-4,7 persen di kuartal I dan II, dan hanya 4,9 persen di kuartal III.
“Empat komponen pertumbuhan ekonomi yakni konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, dan eskpor mengalami pelemahan. Capaiannya menjadi prestasi terburuk selama enam tahun terakhir,” katanya.
Belanja pemerintah belum optimal dijalankan sehingga fungsi APBN sebagai kebijakan antisiklis ketika pertumbuhan ekonomi melambat belum efektif dijalankan. “Asumsi makroekonomi dalam APBN 2015 dan RAPBN 2016 kurang realistis sehingga APBN sebagai jangkar kebijakan fiskal kehilangan kredibilitasnya di mata publik dan pasar. Oleh karena itu, PKS dengan tegas memberikan 18 catatan kritis terkait RAPBN 2016. PKS juga sudah menyuarakan secara lantang di rapat paripurna. Namun demikian, PKS dengan berat hati memilih menerima RAPBN 2016 dengan catatan,” imbuhnya.
Dia menambahkan, pemerintah juga belum optimal dalam meningkatkan kesejaterahan rakyat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) periode September 2014 hingga Maret 2015, ada tambahan jumlah orang miskin sebanyak 86.000 jiwa.Pemerintah dinilai tidak optimal dalam memitigasi pesatnya laju peningkatan kesenjangan pendapatan yang sudah terjadi di periode sebelumnya. Meningkatnya koefisien gini dari sebelumnya (2012-2014) di angka 0,41 menjadi 0,42 menjadi parameternya. Pemerintah tidak memperhatikan kebijakan proteksi dan promosi masyarakat miskin dan rentan miskin sehingga mereka kurang terlindungi dari gunjangan ekonomi, baik dari luar dan dalam,
Selain itu, pemerintah tidak optimal melakukan kosolidasi antar penegak hukum dan konsolidasi politik. Untuk itu, dia mendorong agar konsolidasi dipercepat sehingga bisa tercipta stabilitas politik dan agenda penegakan hukum, termasuk pemberantasan korupsi bisa terlihat solid.
“PKS terus mendorong pemerintah supaya lebih optimal menjalankan fungsinya sebagai penjaga keamanan. Stabilitas politik nasional adalah landasan dari terbangunnya stabilitas perekonomian dan keamanan nasional konsolidasi dan komunikasi yang intensif adalah kuncinya,” pungkasnya. (adi/fyu)
